marawanews.com - Arah perekonomian sebuah bangsa jarang lahir dari ruang kosong. Di Indonesia, 5 Tokoh Ekonomi Indonesia Beserta Teorinya dalam Pembangunan Nasional menjadi pintu masuk yang pas untuk memahami mengapa koperasi, Repelita, hingga perdebatan soal pasar bebas masih terus dibicarakan sampai sekarang. Lima nama ini tidak sepakat dalam banyak hal, dan di situlah letak serunya.
Koperasi sebagai fondasi gagasan kebangsaan
Mulai dari Mohammad Hatta, wakil presiden pertama RI yang dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Ia membayangkan ekonomi kerakyatan yang berdiri di atas koperasi, dengan lembaga itu sebagai soko guru perekonomian nasional. Pemikirannya mewarnai Pasal 33 UUD 1945, yang menyebut perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Yang menarik, Hatta tidak menolak usaha swasta mentah-mentah. Ia lebih menekankan siapa yang menguasai cabang produksi penting dan untuk kepentingan siapa hasilnya dipakai. Cara pandang ini membuat Pasal 33 sering dijadikan rujukan setiap kali muncul perdebatan soal pengelolaan sumber daya alam.
Lahirnya pengusaha pribumi lewat kebijakan lisensi
Berikutnya Sumitro Djojohadikusumo, yang dikenal sebagai perintis pendidikan ilmu ekonomi modern di tanah air. Namanya melekat pada Program Benteng pada 1950-an. Tujuannya jelas: menumbuhkan pengusaha pribumi dengan memberi mereka lisensi impor dan akses kredit. Ia juga menganalisis soal kebocoran (leakage) dalam pembangunan, yakni nilai tambah yang tidak mengendap di dalam negeri.
Dari sudut pandang redaksi, program ini patut dibaca dengan dua mata. Niatnya membangun kelas pengusaha nasional setelah kolonialisme tergolong visioner. Dalam praktiknya, banyak catatan sejarah menyebut lisensi kerap berpindah tangan dan tidak selalu melahirkan pengusaha tangguh. Pelajarannya masih relevan: bantuan tanpa pendampingan dan seleksi yang ketat mudah bocor.
Perencanaan lima tahunan ala teknokrat
Lain lagi dengan Widjojo Nitisastro. Ia memimpin tim ekonom yang kemudian dijuluki "Mafia Berkeley" dan merancang kebijakan ekonomi Orde Baru. Strateginya berupa pembangunan bertahap lewat Repelita, rencana lima tahunan yang menitikberatkan stabilisasi harga, swasembada pangan, dan pertumbuhan. Kerangka besarnya dikenal sebagai trilogi pembangunan: stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan.
Urutan prioritasnya patut dicermati. Harga yang terkendali dulu, baru pertumbuhan, lalu pemerataan. Pendekatan seperti ini memberi kepastian bagi pelaku usaha, tetapi para pengkritik menilai aspek pemerataan sering tertinggal dibanding dua pilar lainnya. Perdebatan itu belum selesai, dan kerap muncul lagi saat angka pertumbuhan dibicarakan tanpa menyinggung jurang pendapatan.
Menggugat dominasi mazhab arus utama
Di sisi yang berseberangan, guru besar UGM Mubyarto mengembangkan Ekonomi Pancasila. Ia mengkritik penerapan ekonomi neoklasik murni di Indonesia, sebab teori itu lahir dari konteks masyarakat yang berbeda. Sebagai gantinya, ia menawarkan sistem yang berpijak pada gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan dan efisiensi pasar.
Gagasan ini sering dituduh terlalu normatif. Meski begitu, ia menyentuh persoalan nyata: ukuran keberhasilan ekonomi tidak boleh berhenti di angka produk domestik. Usaha kecil di daerah, misalnya, sering menanggung risiko yang tidak tercermin di statistik, seperti kisah juara festival yang justru harus menanggung utang setelah acara usai.
Dua wajah ekonomi dalam satu negeri
Nama kelima, Julius Herman Boeke, berkebangsaan Belanda. Pengaruhnya dalam kajian ekonomi Indonesia tetap besar lewat teori dualisme ekonomi. Ia melihat masyarakat terbelah menjadi sektor modern yang kapitalis dan berorientasi pasar, serta sektor tradisional yang subsisten dan bertumpu pada kebutuhan sosial. Menurut Boeke, kedua sektor ini sulit menyatu.
Bagi pembaca yang ingin daftar khusus tokoh asli Indonesia, posisi Boeke bisa digantikan Sjafruddin Prawiranegara. Ia dikenal lewat kebijakan moneter "Gunting Syafruddin" pada 1950 untuk meredam inflasi. Dua nama itu memperlihatkan dua tema besar yang saling bertaut: struktur masyarakat dan kendali atas uang.
Membaca ulang warisan lima pemikir
Kalau dilihat berdampingan, kelimanya menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban berbeda. Hatta menjawab dengan kelembagaan, Sumitro dengan keberpihakan pada pelaku usaha, Widjojo dengan perencanaan, Mubyarto dengan nilai, Boeke dengan diagnosis struktur. Tidak ada yang sepenuhnya benar dan tidak ada yang sepenuhnya usang.
Tantangan hari ini justru terasa mirip. Pelaku usaha kecil beradu dengan platform besar, sementara ekonomi digital membuka peluang sekaligus risiko baru, termasuk soal keamanan data seperti yang dibahas dalam ulasan tentang transformasi digital dan keamanan siber. Dualisme yang dulu dibicarakan Boeke kini hadir dalam rupa baru: yang terhubung internet dan yang belum.
Catatan redaksi untuk pembaca
Satu hal layak digarisbawahi. Pemikiran ekonomi selalu terikat zamannya, jadi menilai tokoh masa lalu dengan ukuran hari ini sering kurang adil. Yang lebih berguna adalah menanyakan masalah apa yang hendak dipecahkan seorang tokoh, lalu menguji apakah masalah itu masih ada. Sering kali jawabannya: masih.
Ingin terus mengikuti ulasan ekonomi, sejarah, dan kabar terkini yang dikemas ringan namun tetap berbobot? Singgahlah rutin ke marawanews.com dan jangan lewatkan pembaruan berita setiap hari.