Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak ada perubahan sikap terkait kedaulatan di wilayah Laut Natuna Utara. Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024). “Kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan,” tegas Sugiono.
Menlu menjelaskan bahwa menjaga kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas utama pemerintah, meski ada upaya kolaborasi ekonomi dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di kawasan tersebut. “Yang kedua yang ingin kita lakukan adalah melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan RRT di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai claim untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing kita,” katanya.
Dalam kesepakatan yang sudah dirilis, kedua negara berencana membentuk komite bersama untuk membahas detail teknis kerja sama. Komite ini akan mengatur lokasi geografis serta kerangka hukum yang sesuai dengan peraturan masing-masing negara. “Kerja sama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya termasuk lokasi geografisnya, tempatnya di mana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara. Jadi tidak pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan,” ujar Menlu Sugiono.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi, menyoroti hasil lawatan luar negeri Presiden Prabowo pada November lalu yang dinilai memperkuat hubungan kerja sama Indonesia dengan negara-negara sahabat. Selain itu, Presiden juga menegaskan komitmen untuk memajukan kepentingan nasional melalui forum ekonomi global.
“Jadi selain mendaftar, bergabung ke BRICS, kita juga sedang mendaftar dan bergabung dengan OECD. Kita juga berpartisipasi dalam CPTPP. Jadi itu yang disampaikan oleh Presiden, kita akan bergabung dengan klub manapun yang kemudian nanti bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa kita,” tutur Hasan Nasbi.
