Padang , Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan bahwa koperasi, khususnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), memiliki dua peran penting, yaitu fungsi ekonomi dan sosial. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat membuka Rakernas dan Munaslub Perhimpunan BMT Indonesia di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/11). "Koperasi harus jadi tempat kita untuk saling gotong royong, saling membantu dan saling menguatkan. Saya merasakan sendiri di KSPPS BMT Jati Baru di Padang dimana peran mereka membantu melepaskan jeratan utang masyarakat dari rentenir," kata Ferry, menekankan pentingnya dukungan penuh pemerintah terhadap BMT.
Menurut Ferry, fungsi ekonomi koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota melalui keuntungan, sedangkan fungsi sosialnya adalah membantu masyarakat mikro dan ultra mikro keluar dari jeratan rentenir. "Kemiskinan itu paling kelihatan, jadi mereka itu tidak punya opsi mendapat pembiayaan sehingga terpaksa harus terjebak oleh rentenir. Nah kehadiran BMT adalah untuk membebaskan mereka dari rentenir dengan menyediakan pembiayaan untuk kerja produktif sehingga dia akan punya kesempatan untuk lebih sejahtera," jelasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 25,22 juta orang, turun dari 25,9 juta orang pada tahun sebelumnya. Ferry menilai, BMT berperan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus mendorong pengembangan sistem keuangan syariah yang sedang digalakkan pemerintah. Dengan potensi besar penduduk muslim, BMT dianggap mampu masuk dalam ekosistem ekonomi syariah.
“Potensi konsumen muslim di Indonesia mencapai 2 miliar jiwa dengan perputaran uang hampir 2 triliun dolar. Dengan penduduk muslim terbesar kedua di dunia, BMT harus menjadi bagian dari pengembangan ekonomi syariah,” tegas Ferry. Ke depan, Kemenkop akan meningkatkan dukungan pembiayaan melalui LPDB-KUMKM untuk memperkuat likuiditas BMT di seluruh Indonesia.
Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia, Mursida Rambe, menegaskan komitmennya untuk menjadikan koperasi sebagai solusi ekonomi masyarakat. Dengan 351 unit BMT, aset Rp13,55 triliun, dan 1.231 kantor, Perhimpunan BMT bertekad membantu pemerintah mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. "Ayo para anggota BMT kalau belum bisa buka cabang, maka perbesar usaha sektor riil untuk mengurangi jumlah pengangguran, sebab pengangguran dan kemiskinan itu menjadi permasalahan kita bersama," ujar Rambe.
Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, mengungkapkan pihaknya telah mencetak 114.000 entrepreneur baru di provinsi itu, melampaui target 100.000 entrepreneur pada 2024. Ia berharap, para pelaku usaha ini dapat dikonsolidasikan melalui koperasi atau BMT untuk memperkuat sektor riil. Koperasi terutama BMT harus terus diperkuat dalam pendampingan usaha masyarakat.
Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, turut mengapresiasi perkembangan BMT di wilayah tersebut. Ia menyebutkan bahwa dari 104 BMT di Kota Padang, banyak yang sudah mandiri dan berkontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan.
"Alhamdulillah BMT di Sumatera Barat khususnya di Padang ini sudah bisa melayani banyak masyarakat untuk menjawab permasalahan kemiskinan hingga rentenir. Kehadiran BMT mencerminkan kehadiran ekonomi syariah di Sumatera Barat," pungkas Mahyeldi.
